Menyongsong KTP Elektronik di Indonesia 2011

Indonesia 2011 telah memasuki era digital identitas penduduk secara menyeluruh ke dengan diterapkannya KTP Elektronik. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik merupakan sebuah sistem informasi data penduduk yang terintegrasi. Dari KTP Elektronik yang mengidentifikasi data unik setiap penduduk  ke dalam data base maka akan menjadi pangkal data yang sangat strategis.

e-KTP menggunakan chip

Dari KTP bisa dikembangkan ke sistem lain seperti sistem pemilihan umum, sistem informasi perpajakan, sistem informasi kejahatan, sistem informasi perbankan, sistem informasi usaha, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi demografi, dll.

Jika setiap penduduk memiliki KTP Elektronik, masa depan Indonesia akan sangat rapi data penduduk dan tidak dapat ada data ganda, ktp ganda, pemalsuan ktp, pemalsuan identitas, dll. Setiap penduduk memiliki data unik, maka akan memberikan percepatan dalam analisa data dan pengambilan keputusan.

Meskipun demikian, validitas data menjadi permasalahn tersendiri. Kenapa demikian?  karena kualitas data sangat ditentukan oleh orang yang bertugas untuk entri data. Jika SDM entri data tidak memiliki kemampuan yang baik bisa jadi data yang dientrikan salah. Atau, jika penduduk memberikan informasi palsu, maka data penduduk  yang bersangktan pasti tidak valid.

Untuk mencapai kualitas data yang berkualaitas diperlukan sistem yang terintegrasi antar sistem informasiyang dimiliki pemerintah secara terpadu, dan untuk melakukan pengecekan silang. Jika seseorang memberikan data palsu pada KTP maka dapat dicocokkan dengan sistem informasi catatan sipil, data sekolah, data pekerjaan, data perpajakan, data pertanahan, data karyawan, dll.

Semakin banyak data penduduk digunakan ke berbagai sistem informasi dan saling terkait maka orang memalsukan data penduduk akan menemukan kerugian besar pada berbagai hal.  Faktor lain yang perlu dikuatkan yaitu, kedisiplinan setiap pejabat pemerintah untuk tidak mengakali sistem KTP yang ada untuk kepentingan pribadi yang mengabaikan aturan main sistem dan merugikan sistem secara keseluruhan.

Dasar Hukum E-KTP:

Karakteristik E-KTP

Tujuan dan sasaran E-KTP yang diharapkan yaitu :

1. Identitas jati diri tunggal
2. Tidak dapat dipalsukan
3. Tidak dapat digandakan
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada

Penyimpanan Identitas Unik setiap Penduduk

Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut:

sistem kerja E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik

 

Struktur e-KTP:

struktur e-ktp sketsa e-ktp

struktur e-ktp sketsa e-ktp

Struktur e-KTP sendiri terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya:

1. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip
2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu
3. Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai 4. spiral)
5. Printing,yaitu pencetakan kartu
6. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik
7. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman

 

Isi E-KTP:

Penyimpanan dua buah sidik jari telunjuk di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.

penampang eKTP, terdapat chip dan antena

 


Direktur Jendral Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Irman memastikan, pembuatan e-KTP tidak akan dipungut biaya. Sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang dikirim ke seluruh Indonesia.

“Sudah mengantisipasi, ada surat edaran dari Mendagri, bahwa untuk e-KTP tidak dipungut biaya alias gratis. Info ini sudah sampai ke Dinas,” kata Irman, saat melakukan uji coba e-KTP di Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat.

Disampaikan Irman, nantinya akan ada petugas pendamping pada setiap kecamatan untuk memantau pelaksanaan pelayanan e-KTP. Hal itu untuk mengetahui secara cepat bila terjadi pelanggaran.

“Pendamping berada di setiap kecamatan, nantinya mereka akan melaporkan. Kita akan monitor,” katanya.

Menurutnya, sistem e-KTP yang diterapkan ini merupakan sejarah di bidang kependudukan di Indonesia. Bahkan, dia mengklaim, sistem ini lebih baik dari yang diterapkan di Cina dan India. “Sistem ini sama dengan yang diterapkan di Jerman,” terangnya.

Setelah dilakukan uji coba, prosedur pembuatan e-KTP berjalan lancar dan hanya memakan waktu singkat. Hanya dalam waktu 2 menit 11 detik, pemohon KTP sudah dapat direkam foto diri, nama, umur, sidik jari, serta iris mata.

Dalam waktu singkat, data tersebut langsung terkirim ke database di Kementerian Dalam Negeri dan KTP pun langsung tercetak. Pada awalnya, diperkirakan pelayanan e-KTP ini membutuhkan waktu selama 4 menit untuk setiap wajib KTP.

Meski begitu, dalam uji coba itu, biodata yang tercatat hanya nama dan tempat tanggal lahir pemohon, data yang lain tidak dicantumkan, seperti alamat, agama, pekerjaan, dan lainnya. “Kalau biodata lengkap, butuh waktu empat menit,” kata Irman lagi. Vivanews-(umi)

 

About mdin