Penjelasan UUITE

Penjelasan ini merupakan gandengan dengan UUITE yang diposting sebelumnya..

================================================
PENJELASAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR…. TAHUN ….

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Hadirnya masyarakat informasi yang diyakini merupakan salah satu agenda penting masyarakat dunia di milenium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengelolaan sistem informasi dan sistem transaksi elektronik yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan. Untuk menjawab perkembangan ini di beberapa negara sebagai pelopor dalam pemanfaatan internet telah mengubah paradigma ekonominya dari ekonomi yang berbasis manufaktur menjadi ekonomi yang berbasis jasa.

Kondisi yang demikian pada satu pihak membawa manfaat bagi masyarakat, karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai aktifitas terutama yang terkait dengan pemanfaatan infomasi. Akan tetapi, di sisi lain, fenomena tersebut dapat memicu lahirnya berbagai bentuk konflik di masyarakat sebagai akibat dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab.

Eksistensi internet sebagai salah satu institusi dalam arus utama budaya dunia lebih ditegaskan lagi dengan maraknya perniagaan elektronik (e-commerce) yang diprediksikan sebagai “bisnis besar masa depan” (the next big thing). E-commerce ini bukan saja telah menjadi mainstream budaya negara-negara maju tetapi juga telah menjadi model transaksi termasuk Indonesia.

Secara harfiah terminologi perniagaan secara elektronik atau lazim disebut sebagai e-commerce adalah sesuatu yang relatif baru dikenal. Akan tetapi, dalam prakteknya e-commerce sebenarnya telah berjalan di Indonesia dalam berbagai varian. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya penggunaan teknologi Elektronik Data Interchange (EDI) dan Electronic Funds Transfer (EFT), yang kemudian diikuti oleh semakin populernya penggunaan Credit Cards, Automated Teller Machines, dan Telephone Banking dalam berbagai kegiatan perniagaan di Indonesia.

Dalam kegiatan perniagaan, transaksi memiliki peran yang sangat penting. Pada umumnya, makna transaksi seringkali direduksi sebagai perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu. Padahal, dalam perspektif yuridis, terminologi transaksi tersebut pada dasarnya ialah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Makna yuridis transaksi pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, bukan perbuatan hukumnya secara formil. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan tetap mengikat walaupun terjadi perubahan media maupun perubahan tata cara bertransaksi.

Dengan demikian, transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau Internet. Dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat.

Dalam lingkup publik, maka hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antara warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksud untuk tujuan-tujuan perniagaan.

Nama domain yang digunakan sebagai alamat dan identitas di internet juga memiliki permasalahan tersendiri. Penamaan domain memiliki kaitan erat dengan nama perusahaan, produk atau jasa (service) yang dimilikinya. Seringkali produk atau jasa ini didaftarkan sebagai merek dagang atau merek jasa. Masalah nama domain ini cukup pelik dikarenakan di dunia ini ada beberapa pengelola nama domain independen. Ada lebih dari dua ratus pengelola domain yang berbasis territory (yang sering disebut sebagai country code Top Level Domain atau ccTLD). Sebagai contoh pengelola domain untuk Indonesia (.id)

Di Indonesia masalah privacy belum menjadi masalah yang besar. Di luar negeri khususnya di negara-negara maju, privacy telah memperoleh perhatian yang cukup serius. Mengingat e-commerce beroperasi secara lintas batas, maka privacy policy dapat menjadi salah satu kendala perdagangan antar negara. Jika pelaku bisnis di Indonesia tidak menerapkan privacy policy, maka mitra bisnis di luar negeri tidak akan bersedia melakukan transaksi binis tersebut. Mereka berkewajiban menjaga privacy dari konsumen atau mitra mereka.

Identitas seseorang dapat diberikan dengan menggunakan electronic signature (tanda tangan elektronik). Tanda tangan elektronik ini harus dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah setelah melalui prosedur dan mekanisme keamanan yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kejahatan yang ditimbulkan oleh teknologi komputer dan telekomunikasi perlu diantisipasi. Istilah hacker, cracker, dan cybercrime telah sering terdengar dan menjadi bagian dari khazanah hukum pidana. Kejahatan yang melibatkan orang Indonesia sudah terjadi.

Eksistensi teknologi informasi disamping menjanjikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan kecemasan-kecemasan baru antara lain munculnya kejahatan baru yang lebih canggih dalam bentuk cyber crime. Disamping itu, mengingat teknologi informasi yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan sepenuhnya beroperasi secara maya (virtual), teknologi informasi juga melahirkan aktivitas-aktivitas baru yang harus diatur oleh hukum yang berlaku saat ini. Kenyataan ini telah menyadarkan masyarakat akan perlunya regulasi yang mengatur mengenai aktivitas-aktivitas yang melibatkan teknologi informasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Undang-undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan atau dilakukan oleh warga negara Indonesia tetapi berlaku juga untuk perbuatan hokum yang dilakukan di luar wilayah Indonesia baik oleh WNI maupun oleh WNA yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal sehingga pendekatan hukumnya tidak lagi menggunakan pendekatan konvensional tetapi menggunakan prinsip-prinsip lex informatica.

Pasal 3

Asas kepastian hukum berarti memberikan suatu landasan hukum sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannnya mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Asas manfaat berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Asas hati-hati berarti para pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Asas itikad baik berarti para pihak yang bertransaksi tidak bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut;

Asas netral teknologi berarti pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud informasi elektronik dapat berupa catatan elektronik, dokumen elektronik, kontrak elektronik, surat elektronik, atau tanda tangan elektronik. Juga meliputi informasi elektronik tertentu yang merupakan rujukan dari suatu informasi elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap kedudukan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Dalam pembuatan dan pelaksanaan surat-surat wasiat, surat-surat berharga, perjanjian yang obyeknya barang tidak bergerak, dokumen hak kepemilikan seperti sertifikat hak milik, dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik tidak memiliki kedudukan yang sama dengan dokumen tertulis lainnya dan tanda tangan manual pada umumnya.

Pasal 6

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakekatnya informasi dapat dituangkan dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan, sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat lagi dibedakan dengan salinannya.

Pengertian telah terpenuhi dalam pasal ini pada dasarnya tidak secara serta merta terjadi, melainkan tetap memperhatikan kaedah-kaedah hukum yang terkait dengan informasi tertulis tersebut, antara lain:

(a) pesan yang dimaksud dalam informasi elektronik tersebut tidak berubah isinya dalam proses penyimpanan, pengiriman, penerimaan, dan tampilannya;

(b) informasi elekronik tersebut dapat ditelusuri keberadaannya;

(c) informasi elektronik tersebut memiliki makna tertentu atau menjelaskan isi atau substansi yang dimaksud oleh penggunannya.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu informasi elektronik dapat dipergunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.
Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud produk meliputi barang dan jasa.

Pasal 10

Ayat (1)

Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak melakukan usahanya setelah melalui penilaian dan audit dari suatu badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada home page pelaku usaha tersebut.

Lembaga Sertifikasi Keandalan dapat dibentuk baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang memiliki komitmen terhadap perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Undang-undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa tanda tangan elektronik meskipun hanya merupakan suatu kode akan tetapi memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Persyaratan sebagaimana dalam pasal ini adalah persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Dengan demikian, pasal ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa saja untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah dimaksud antara lain mengatur tentang teknik, metode, sarana atau proses pembuatan tanda tangan elektronik.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah informasi yang minimal harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara tanda tangan elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Andal artinya sistem elektronik tersebut memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Aman artinya sistem elektronik tersebut terlindungi baik secara fisik mapun non fisik.

Beroperasi sebagaimana mestinya artinya sistem elektronik tersebut memiliki kemampuan sesuai spesifikasinya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bertanggung-jawab artinya ada subyek hukum yang bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Undang-undang ini memberikan peluang yang sebesar-besarnya terhadap pemanfaatan teknologi informasi di kalangan pemerintah (e-government), baik di kalangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan bijaksana. Agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat maka pemanfaatan teknologi informasi harus memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan choice of law. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam transaksi elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI).

Ayat (3)

Dalam hal tidak ada pilihan hukum, maka penetapan hukum yang berlaku dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip atau asas-asas Hukum Perdata Internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

Ayat (4)

Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum itu dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau forum penyelesaian sengketa alternatif.

Ayat (5)

Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum maka akan berlaku kewenangan forum berdasarkan prinsip-prinsip atau asas-asas Hukum Perdata Internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas the basis of presence (tempat tinggal tergugat) dan principle of effectiveness (efektivitas yang menekankan pada tempat dimana harta-harta tergugat berada)

Pasal 19

Yang dimaksud dengan disepakati dalam pasal ini juga mencakup kesepakatan mengenai prosedur-prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan.

Pasal 20

Ayat (1)

Transaksi elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa antara lain pengecekan data, identitas, Nomor Identifikasi Pribadi (Personal Identification Number/PIN) atau Kode Akses (password).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dikuasakan dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam satu surat kuasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fitur adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan (cancel), edit, konfirmasi ulang, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Nama domain merupakan alamat atau jati diri seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, yang perolehannya didasarkan kepada pendaftar pertama (first come first serve).

Prinsip pendaftar pertama (first come first serve) berbeda antara ketentuan dalam nama domain dengan bidang Hak Kekayaan Intelektual, karena tidak diperlukan adanya pemeriksaan substantif seperti dalam pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Program komputer sebagai bagian penting dari sistem teknologi informasi mendapat pengaturan dalam undang-undang ini. Program komputer yang dilindungi tersebut tidak hanya mencakup program-program komputer yang telah dipublikasikan tetapi juga mencakup program-program yang masih berbentuk rumusan awal ataupun berupa kode-kode tertentu yang bersifat rahasia seperti halnya personal identification number (PIN). Undang-undang ini juga melindungi kompilasi data atau materi lain yang dapat dibaca yang karena seleksi dan penyusunan isinya merupakan karya intelektual.

Pasal 25

Dalam pemanfaatan teknologi informasi, Hak Pribadi (privacy right) merupakan perlindungan terhadap data seseorang yang mengandung pengertian sebagai berikut :

a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

b. Hak Pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa ada tindakan memata-matai.

c. Hak Pribadi merupakan Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Secara teknis hal-hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan :

a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau

b. dengan sengaja menghalangi agar informasi-informasi dimaksud tidak dapat diterima atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya dilingkungan pemerintah

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Kategori komputer yang dilindungi, yaitu :

a. Eksklusif khusus : untuk lembaga finansial Pemerintah, atau walaupun tidak secara eksklusif digunakan seperti hal tersebut namun berhubungan dengan kegiatan tersebut, atau apabila terjadi penyalahgunaan dari suatu komputer yang dapat berakibat terhadap kegiatan lembaga finansial pemerintah.

b. Secara luas : digunakan oleh Negara atau untuk berkomunikasi dan berniaga dengan pihak lainnya di luar negeri.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Catatan keuangan (financial records) adalah segala informasi atau catatan dan hal-hal yang berasal dari suatu lembaga keuangan atau yang berhubungan dengan pelanggan dari lembaga tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Sekelompok orang dapat melakukan gugatan secara perwakilan atas nama masyarakat lainnya yang dirugikan tanpa harus terlebih dahulu memperoleh surat kuasa sebagaimana lazimnya kuasa hukum.

Gugatan secara perwakilan dimungkinkan apabila telah dipenuhinya hal-hal sebagai berikut :

1. Masyarakat yang dirugikan sangat besar jumlahnya, sehingga apabila gugatan tersebut diajukan secara perorangan menjadi tidak efektif.

2. Sekelompok masyarakat yang mewakili harus mempunyai kepentingan yang sama dan tuntutan yang sama dengan masyarakat yang diwakilinya, serta sama-sama merupakan korban atas suatu perbuatan dari orang atau lembaga yang sama.

Ganti kerugian yang dimohonkan dalam gugatan perwakilan dapat diajukan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita, biaya pemulihan atas ketertiban umum, dan norma-norma kesusilaan yang telah terganggu, serta biaya perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tergugat.

Gugatan yang diajukan bukan merupakan tuntutan membayar ganti rugi, tetapi hanya sebatas :

a. Permohonan kepada pengadilan untuk memerintahkan seseorang melakukan tindakan hukum tertentu berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, dengan tetap tidak mengabaikan aspek kepentingan layanan publik yang harus tetap dilakukan dari pihak tergugat.

b. Menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum akibat tindakannya yang merugikan masyarakat.

c. Memerintahkan seseorang untuk memperbaiki hal-hal yang terkait dengan prikehidupan pokok masyarakat yang dilanggarnya.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lembaga peran serta masyarakat dimaksud antara lain termasuk asosiasi yang bergerak di bidang teknologi informasi, asosiasi profesi teknologi informasi, asosiasi produsen peralatan teknologi informasi, asosiasi pengguna jaringan dan jasa teknologi informasi, Lembaga swadaya masyarakat dan kelompok akademisi di bidang teknologi informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Prosedur penunjukan dan pengusulan Pejabat Pegawai Negeri Sipil kepada Menteri Kehakiman dan HAM dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pada tingkat Pusat dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi

b. Pada tingkat Provinsi dilakukan oleh Gubernur melalui Menteri Komunikasi dan Informasi

c. Pada tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Menteri Komunikasi dan Informasi.

Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Menteri setelah mendengarkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.

Ayat (2)

Pelaksanaan wewenang PPNS tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana dengan koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara RI.

Dalam keadaan tertentu dimana PPNS memandang perlu untuk dilakukan upaya paksa yang bukan menjadi kewenangannya, segera meminta bantuan kepada Penyidik Polri untuk melakukan upaya paksa yang diperlukan tersebut.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis mengenai pengetahuannya tersebut Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan penyidikan dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi tetap berada dalam koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Koordinasi yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi pemberian petunjuk dan bantuan yang berkaitan dengan teknik dan taktik penyidikan, tindakan hukum dalam rangka penyidikan, termasuk penyerahan Berkas Perkara, tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dilakukan melalui Penyidik Kepoisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

About me